CASCADING PROGRAM TERINTEGRASI

Sosialisasi Pemanfaatan Dampak Kependudukan serta Model Solusi Strategis sebagai Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

 

Program

Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan

Penyusunan dan Pemanfaatan Informasi Kependudukan

Sub Kegiatan

Sosialisasi Pemanfaatan Dampak Kependudukan serta Model Solusi Strategis sebagai Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Output kegiatan:

• Forum Sosialisasi
• Dokumen Early Warning System Kependudukan
• Policy Brief
• Dashboard Kependudukan
• Rekomendasi Kebijakan

 

1. RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah

Visi

Halmahera Tengah Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan

 

Misi

• meningkatkan kualitas SDM
• meningkatkan pelayanan publik
• pembangunan berbasis data
• pembangunan berkelanjutan

 

Tujuan RPJMD

Terwujudnya pembangunan daerah berbasis kependudukan.

 

Sasaran RPJMD

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan.

Indikator Sasaran

• IPBK meningkat
• IBANGGA meningkat
• Indeks Kepedulian Kependudukan meningkat
• TFR terkendali
• LPP terkendali

2. IKU Dinas

IKU

Persentase perangkat daerah yang menggunakan data kependudukan dalam penyusunan kebijakan.

Target 60%

 

IKU kedua

Persentase rekomendasi kebijakan kependudukan yang ditindaklanjuti.

Target 75%

3. Renstra

Program

Pengendalian Penduduk

↓

Kegiatan

Pemanfaatan Informasi Kependudukan

↓

Sub kegiatan

Sosialisasi Dampak Kependudukan

↓

Indikator

Jumlah stakeholder yang memahami model solusi strategis dampak kependudukan.

4. Renja

Target Tahun

2026

Output

1 kegiatan

Peserta

150 orang

OPD

13

Kecamatan

6

Desa

18

Policy Brief

1 Dokumen

Dashboard

1 aplikasi

 

5. Perjanjian Kinerja (PK)

Sasaran

Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

Indikator

Jumlah stakeholder yang menggunakan hasil sosialisasi.

Target 80%

6. Cascading Kinerja

Bupati

↓

Sekda

↓

Kepala Dinas

↓

Kabid Pengendalian Penduduk

↓

Sub Koordinator

↓

PLKB

↓

Desa

7. Indikator Output

Jumlah peserta

Jumlah OPD

Jumlah rekomendasi

Jumlah policy brief

Jumlah dashboard

Jumlah komitmen OPD

 

8. Indikator Outcome

Meningkatnya:

• kualitas kebijakan
• sinkronisasi data
• pemanfaatan GDPK
• pengendalian pertumbuhan penduduk

 

9. Evidence Based Policy

Hasil sosialisasi menghasilkan:

Policy Brief

↓

Executive Summary

↓

Dashboard

↓

Analisis Kependudukan

↓

Rekomendasi Bupati

↓

Integrasi RKPD

↓

Integrasi SIPD

10. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Hitam : Tidak Ada Data, Merah : Awas . Kuning : Siaga . Hijau : Waspada dan Biru : Normal

Kependudukan

LPP tahun 2024 : 2,20 dan Tahun 2025 : 2,24 Status : Status : Merah /Awas

TFR  Tahun 2025 : 2,66 Status Kuning : Siaga

Migrasi seumur hidup netto 2022 : 6,02 Status Kuning Waspada

Urbanisasi  2024 : 6,95 Status Merah Awas

Kepadatan

Stunting

Kemiskinan ekstrem

Kasus kekerasan perempuan

Kasus anak meningkat

Pengangguran meningkat

 

11. Model Solusi Strategis

Apabila warning muncul

↓

Analisis

↓

Forum OPD

↓

Penyusunan rekomendasi

↓

Intervensi

↓

Monitoring

↓

Evaluasi

↓

Dashboard

↓

Pelaporan

12. Manajemen Risiko

Risiko	Penyebab	Dampak	Mitigasi
OPD tidak hadir	Jadwal bentrok	Sosialisasi gagal	Undangan lebih awal
Data tidak valid	Sinkronisasi lemah	Kebijakan salah	Validasi data
Rekomendasi tidak dipakai	Komitmen rendah	Tidak berdampak	Monitoring Sekda
Dashboard tidak diperbarui	SDM terbatas	Informasi usang	Penanggung jawab admin
Anggaran kurang	Efisiensi APBD	Output berkurang	Prioritas kegiatan

13. Monitoring dan Evaluasi

Bulanan

• Update data

Triwulan

• Forum evaluasi

Semester

• Analisis tren

Tahunan

• Laporan Dampak Kependudukan

14. Laporan Kinerja (LKjIP)

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan.

Indikator

Persentase stakeholder yang memanfaatkan hasil sosialisasi.

Target 80%

Realisasi 73%

Kategori

Baik

15. MCP/KPK

Kegiatan mendukung:

✔ Perencanaan

✔ Penganggaran

✔ Manajemen Risiko

✔ Satu Data

✔ SPBE/Dashboard

✔ Monitoring

✔ Evaluasi

16. Menu SIPD

Urusan

Pengendalian Penduduk dan KB

↓

Program

Program Pengendalian Penduduk

↓

Kegiatan

Penyusunan dan Pemanfaatan Informasi Kependudukan

↓

Sub Kegiatan

Sosialisasi Pemanfaatan Dampak Kependudukan serta Model Solusi Strategis sebagai Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan

↓

Output

Jumlah kegiatan

↓

Indikator

Jumlah stakeholder

↓

Satuan

Orang

17. Rencana Aksi

Bulan	Kegiatan
Januari	Penyusunan TOR
Februari	Pengumpulan Data
Maret	Analisis Dampak Kependudukan
April	Penyusunan Dashboard
Mei	Penyusunan Policy Brief
Juni	Sosialisasi Kecamatan
Juli	Sosialisasi OPD
Agustus	Forum Stakeholder
September	Monitoring
Oktober	Evaluasi
November	Penyempurnaan Dashboard
Desember	LKjIP

18. SKP e-Kinerja Kepala Bidang

RHK

Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan.

Indikator

1 kegiatan terlaksana.

Target

100%

Butir pekerjaan

• Menyusun TOR
• Menyusun KAK
• Menyusun Jadwal
• Koordinasi OPD
• Menyiapkan materi
• Menjadi narasumber
• Menyusun laporan
• Menyusun policy brief
• Menyusun dashboard
• Monitoring
• Evaluasi
• Pelaporan

19. SKP e-Kinerja Analis Kependudukan

• Analisis data
• Penyusunan profil
• Penyusunan infografis
• Penyusunan dashboard
• Analisis tren
• Penyusunan rekomendasi

20. SKP e-Kinerja PLKB

• Sosialisasi di kecamatan
• Pengumpulan data lapangan
• Edukasi desa
• FGD saat Sosialisasi
• Pendampingan desa
• Pelaporan melalui aplikasi
• Monitoring indikator kependudukan
• Penyampaian peringatan dini kepada camat dan kepala desa

Inovasi yang Direkomendasikan

Agar kegiatan ini menjadi unggulan dan memiliki dampak nyata, pengembangan SIPERINDU (Sistem Peringatan Dini Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah) sebagai dashboard digital yang mengintegrasikan data BPS, Dukcapil, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, dan OPD lainnya. Dashboard ini menampilkan indikator seperti laju pertumbuhan penduduk, migrasi akibat kawasan industri, TFR, stunting, kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, serta kasus perempuan dan anak. Sistem menggunakan kategori hijau–kuning–merah untuk mendeteksi potensi risiko dan secara otomatis menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Bupati, Sekda, dan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan RKPD, Renja, dan pengambilan keputusan berbasis data.